Parigi Moutong, Zenta Inovasi– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong desa-desa di Kabupaten Parigi Moutong untuk belajar dari desa yang telah ditetapkan sebagai Desa Antikorupsi seperti Desa Kotaraya Selatan, Kecamatan Mepanga.
Desa Antikorupsi diharapkan dapat menjadi tempat pembelajaran dan berbagi pengalaman dalam membangun tata kelola pemerintahan desa yang berintegritas.
Ketua Tim Desa Percontohan Antikorupsi KPK, Aris Dedy Arham, mengatakan pengembangan Desa Antikorupsi tidak boleh berhenti pada desa yang telah ditetapkan. Perluasan program melalui pemerintah provinsi dan kabupaten penting dilakukan agar semakin banyak desa menerapkan prinsip pencegahan korupsi.
“Tidak enak menjadi antikorupsi sendiri. Harus ada desa-desa lain yang juga antikorupsi, membentuk sebuah jaringan atau jejaring supaya kita semua menjadi antikorupsi,” ujarnya saat kegiatan monitoring dan evaluasi implementasi Desa Antikorupsi di Desa Kotaraya Selatan, Rabu 11 November 2026.
Aris menjelaskan, hingga 2025 tercatat sebanyak 235 desa telah menjadi bagian dari program Desa Antikorupsi di Indonesia. Dari jumlah tersebut, 33 desa dibentuk langsung oleh KPK, sedangkan desa lainnya dikembangkan melalui pemerintah provinsi dan kabupaten.
Menurutnya, perluasan program tersebut membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat.
Desa yang telah memperoleh predikat antikorupsi diharapkan tidak hanya mempertahankan standar yang dicapai, tetapi juga bersedia membagikan pengalaman kepada desa lain yang ingin menerapkan sistem serupa.
“Kalau ada warga atau desa lain yang ingin belajar mengenai Desa Antikorupsi, boleh hadir di sini. Kami berharap Desa Kotaraya Selatan bisa menjadi contoh,” katanya.
Ia menilai, Desa Kotaraya Selatan memiliki sejumlah praktik baik yang dapat menjadi bahan pembelajaran, khususnya dalam pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pelayanan publik. Salah satunya penyediaan akses Wi-Fi gratis yang dapat digunakan masyarakat melalui pemindaian barcode.
Selain itu, pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dalam pembuatan materi publikasi desa juga mendapat perhatian KPK. Praktik tersebut dinilai dapat menjadi bagian dari upaya memanfaatkan teknologi untuk mempermudah penyampaian informasi kepada masyarakat.
Aris juga menekankan bahwa keberhasilan Desa Antikorupsi tidak hanya ditentukan oleh pemerintah desa. Masyarakat harus terlibat aktif, termasuk dalam memberikan masukan dan mengikuti survei kepuasan masyarakat sebagai bahan evaluasi peningkatan pelayanan.
“Keterlibatan masyarakat sangat penting. Masyarakat harus ikut berpartisipasi dalam survei kepuasan masyarakat dan survei lainnya agar pelayanan publik di desa menjadi lebih baik,” jelasnya.
Melalui kegiatan tersebut, KPK berharap Desa Kotaraya Selatan dapat mempertahankan praktik baik yang telah dibangun sekaligus menjadi ruang belajar bagi desa-desa lain di Parigi Moutong dalam memperkuat transparansi, partisipasi, dan integritas pemerintahan.
Alamat Redaksi :