Bappelitbangda: Langkah Awal Intervensi Perencanaan Program ATS Dimulai dari Validasi dan Pemadanan Data

Parigi Moutong, Zenta Inovasi – Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Parigi Moutong, melalui Bidang Sosial, mengawal proses verifikasi, validasi dan pemadanan data Anak Tidak Sekolah (ATS) yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bersama tim yang telah terbentuk.

“Tim telah menemukan sekitar 4.790 data tidak valid dari total sekitar 13 ribu Anak Tidak Sekolah yang tercatat dalam data Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin),” ujar Kepala Bidang Sosbud Bappelitbangda Parigi Moutong, ditemui Jumat 6 November 2026.

Kata Irdan, temuan tersebut diperoleh setelah dilakukan penelusuran dan pemadanan data dari sejumlah aplikasi yang berkaitan dan memengaruhi data ATS.

“Hasil ini menjadi salah satu dasar bagi pemerintah daerah untuk kembali memastikan jumlah anak yang benar-benar tidak mengenyam pendidikan,” ungkapnya.

Irdan menjelaskan, penelusuran dilakukan setelah muncul keraguan terhadap kesesuaian angka Pusdatin dengan kondisi di lapangan. Keraguan tersebut sebelumnya juga disampaikan Kepala Dinas Pendidikan, yang menilai angka 13 ribu belum tentu sepenuhnya menggambarkan kondisi ATS di Parigi Moutong.

Menindaklanjuti hal itu, Bappelitbangda membentuk tim untuk melakukan penelusuran dan survei di sejumlah kecamatan. Hasilnya menunjukkan adanya perbedaan antara data yang tercatat dalam Pusdatin dengan temuan awal di lapangan.

“Dari hasil survei, terdapat perbedaan yang cukup besar antara data Pusdatin yang mencatat sekitar 13 ribu anak tidak sekolah dengan temuan di lapangan. Hal itu semakin menguatkan dugaan bahwa data tersebut masih bermasalah dan perlu diperbaiki” ungkap Irdan.

Ia menambahkan, proses pemadanan juga melibatkan sejumlah pihak terkait termasuk salah satu basis data yang digunakan bersumber dari data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Meski demikian, angka sekitar 4.790 data tidak valid tersebut tidak serta-merta menunjukkan jumlah pasti ATS yang tersisa. Pemerintah Daerah masih terus membutuhkan proses verifikasi untuk memastikan kondisi dan status setiap data sebelum menetapkan sasaran penanganan.