Parigi Moutong, Zenta Inovasi- DPRD Parigi Moutong menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP), membahas terkait penyebab antrean panjang BBM di seluruh SPBU Parigi Moutong sekitar 2 minggu terakhir dan sulitnya petani, nelayan dan pedagang kecil mendapatkan BBM subsidi.
RDP yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Sayutin Budianto tersebut, menghadirkan PT Pertamina Patra Niaga, Pengawas SPBU, Satuan Tugas (Satgas) BBM, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UMKM.
Pada kesempatan itu, DPRD meminta Pertamina Patra Niaga menjelaskan ketersediaan stok untuk Parigi Moutong dan proses distribusi yang diduga ikut menyebabkan terjadinya antrean panjang di SPBU kelangkaan BBM subsidi
Made Bilan Sales Branch Manager (SBM) Sulawesi Tengah I Fuel PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, mejawab, kondisi pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) dipengaruhi kondisi global yaitu adanya perubahan jalur pengadaan dan waktu pengiriman.
Kondisi global tersebut, terjadi pada sekitar Maret dan April yang disebabkan adanya konflik kepentingan sehingga selat Hormuz ditutup. Sementara, Pertamina Indonesia mendapatkan impor pasokan BBM dari kawasan Timur Tengah yang membutuhkan waktu pengiriman sekitar 14–21 hari. Akibat ditutupnya Selat Hormuz itu, Indonesia mengantisipasi dengan membeli minyak dari negara lain.
“Kita mitigasi mencari stok minyak dari negara lain seperti Afrika dan Amerika Serikat, tetapi membutuhkan waktu yang lebih lama, bahkan dapat mencapai satu hingga satu setengah bulan,” jelasnya, saat RDP di ruang Paripurna DPRD Parigi Moutong, Senin 26 Oktober 2026.
Sehingga kata dia, kondisi tersebut berdampak pada waktu yang dibutuhkan untuk memastikan pasokan tiba di Indonesia dan selanjutnya didistribusikan ke Terminal besar di Makassar, Bau-Bau dan Bitung.
“Dari Terminal besar itu diisi lagi ke kapal kecil kemudian dikrimkan ke depot yang lebih kecil, untuk Sulteng ada 7 depot termasuk Kabupaten Parigi Moutong letaknya di Moutong,” kata Bilan.
Namun kata dia untuk SPBU wilayah Parigi Moutong, penyaluran BBM tidak hanya mengandalkan Terminal BBM Moutong, tetapi juga mendapat dukungan dari Terminal Donggala dan Poso.
“SPBU Kasimbar sampai Pambalowo dari Depot Donggala, SPBU Sausu sampai Tolai dari Depot Poso, Moutong sampai Tinombo dari Depot Moutong,” jelas Bilan.
Meski demikian, Made Bilan menegaskan bahwa antrean panjang tidak selalu menunjukkan kekurangan stok. Lonjakan pembelian masyarakat dalam waktu bersamaan dapat menyebabkan BBM lebih cepat habis di SPBU.
“Terjadi lonjakan antrean bukan peningkatan, karena tiba-tiba. Juga banyak titik-titik antrean di daerah lain, sehingga masyarakat melihat fenomena ini lalu ikut mengantre untuk menjaga ketersediaan BBMnya sendiri,” ungkapnya.
Sebagai contoh, lanjutnya, antrean panjang sempat terjadi beberapa hari di SPBU Kampal. Padahal selama ini penyaluran BBM di SPBU Kampal mencapai 24 kiloliter per hari dan terhitung cukup.
“Selama ini cukup-cukup saja, hanya karena terjadi lonjakan otomatis cepat habis.Padahal BBM masih dalam perjalanan pengiriman, tidak pernah ada pengurangan. Ketika terjadi antrean panjang, pasokan kita tambah menjadi 40 kiloliter, keesokanya 32 kiloliter,” terang Bilan.
Setelah penambahan pasokan dilakukan, ungkapnya, kondisi antrean berangsur normal. Selanjutnya, penyaluran kembali ke volume sebelumnya yaitu sekitar 24 kiloliter.
Pada kesempatan RDP itu, Bilan menekankan pentingnya pengawasan penyaluran BBM subsidi secara bersama-sama. Menurutnya, penambahan pasokan tidak akan menyelesaikan persoalan apabila masih terjadi penyalahgunaan distribusi.
“Berapapun yang kita berikan ketika masih ada penyahgunaan itu tidak akan cukup,” tandasnya.
Made Bilan menjelaskan bahwa salah satu persoalan yang perlu diwaspadai dalam penyaluran BBM adalah praktik oknum yang melakukan pelangsiran, untuk mendapatkan keuntungan dari selisih harga BBM bersubsidi dengan harga jual kembali.
Dia mencontohkan BBM jenis Pertalite yang dibeli dengan harga sekitar Rp10.000 per liter dijual kembali dengan harga Rp14.000 hingga Rp15.000 per liter.
“Praktik tersebut dilakukan berulang kali. Setelah membeli BBM, pelangsir membawa kendaraan ke rumah atau tempat penampungan untuk membongkar muatan, kemudian kembali mengantre di SPBU. Kalau ada 5 mobil saja yang ikut mengantri isi BBM setiap hari, mengisi lalu bongkar itu akan menambah antrean 10 sampai 15 meter,” terangnya.
Bilan menegaskan, berapa pun jumlah pasokan yang ditambahkan tidak akan efektif apabila BBM justru dimanfaatkan untuk kepentingan bisnis melalui praktik pelangsiran.
Disisi lain yang juga menambah antrean panjang, kata dia, sebelumnya masyarakat yang tidak ingin mengantre Pertalite memilih membeli Pertamax karena hanya ada sedikit perbedaan harga, tetapi karena harga Pertamax di Pertamina pun naik menjadi Rp16 ribu, ada selisih Rp6000 dari harga sebelum Selat Hormuz ditutup, orang terpaksa mengantre di SPBU.
Bilan mengatakan, dari sejumlah persoalan itu dibutuhkan keseriusan, pengawasan bersama semua pihak termasuk pemerintah daerah, untuk meminimalkan penyalahgunaan BBM subsidi karena dia meyakini jika dilakukan berssama-sama antrean panjang akan berhenti sebab kuota pasokan BBM untuk Parigi Moutong tidak pernah dikurangi.
Alamat Redaksi :