Parigi Moutong, Zenta Inovasi – Wakil Bupati Parigi Moutong Sulawesi Tengah, Abdul Sahid, meminta Satuan Tugas (Satgas) penertiban BBM bekerja nyata menindaklanjuti kesepakatan yang telah dibuat bersama.
Ia menegaskan, pembentukan satgas harus diikuti dengan pelaksanaan tugas di lapangan serta evaluasi secara berkala.
Pesan tersebut disampaikan Abdul Sahid dalam rapat Satgas penertiban BBM di ruang rapat Kantor Bupati Parigi Moutong, Selasa 6 Oktober 2026.
Menurutnya, keberadaan satgas harus mampu menjawab banyaknya laporan masyarakat terkait persoalan distribusi dan penggunaan BBM. Karena itu, setiap anggota satgas diminta tidak sekadar menjalankan tugas secara administratif, tetapi melakukan pengawasan langsung di lapangan.
“Kuncinya bagaimana caranya merealisasikan apa yang menjadi kesepakatan. Tidak ada gunanya kita bentuk tim ini kalau tidak bekerja,” tegasnya.
Abdul Sahid juga meminta agar satgas memiliki batas waktu kerja dan melakukan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana tugas telah dilaksanakan. Setiap kegiatan penertiban, kata dia, harus disertai laporan sebagai bahan evaluasi.
Ia mengaku masih menemukan praktik pengambilan BBM yang dilakukan secara terbuka dan dinilai merugikan kepentingan masyarakat.
“Sudah terlanjur, sudah terang-terangan. Saya lihat sendiri itu dilakukan. Dia ambil di Pertamina, dia sedot di pinggir jalan,” ungkapnya.
Meski demikian, Abdul Sahid mengingatkan petugas agar mengedepankan pendekatan yang tegas namun tetap humanis dalam menjalankan penertiban.
Ia memahami terdapat masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas tersebut. Namun, kepentingan mencari nafkah tidak boleh dilakukan dengan cara yang merugikan atau menyusahkan masyarakat lainnya.
“Kita memaklumi persoalan isi perut, tapi jangan sampai merugikan atau menyusahkan masyarakat,” katanya.
Abdul Sahid juga meminta petugas menjalankan pengawasan dengan cara yang baik sehingga masyarakat tetap merasa nyaman. Ia mengingatkan agar tindakan di lapangan tidak memicu konflik antara petugas dan masyarakat.
“Saya juga menginginkan petugas melakukan tugas dengan cara yang baik, agar masyarakat juga merasa nyaman,” ujarnya.
Dalam pelaksanaan pengawasan ia meminta satgas memberikan perhatian terhadap kendaraan yang mengangkut barang yang melintas antar provinsi.
Menurutnya, kendaraan tersebut memiliki kepentingan pekerjaan dan mengejar waktu sehingga penanganannya perlu dilakukan secara proporsional.
Sementara itu, Tenaga Ahli Bidang Perikanan Efendi Batjo menyoroti penggunaan barkode yang dikeluarkan Dinas Perikanan. Ia menyebut jumlah barkode yang diterbitkan dinas tersebut cukup banyak dan berharap mekanisme pengawasannya dapat diperjelas.
Ia menyatakan kepercayaannya kepada Satgas BBM yang telah dibentuk untuk menjalankan tugas dengan baik.
“Lakukan identifikasi di lapangan sebelum mendorong temuan itu ke ranah hukum,” pesannya.
Sementara, Tenaga Ahli Bidang Pemerintahan, Hamka Lagala, meminta adanya pembagian tugas yang jelas dalam pengawasan terutama untuk sektor perikanan, pertanian, dan terhadap Pertamina.
Dari sektor perikanan, perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan menyampaikan alokasi BBM sekitar 2,460 ton untuk kapal yang dilayani melalui Pertamina Kampal. Setiap kapal mendapatkan jatah sementara sekitar 20 galon, sedangkan kebutuhan operasional disebut mencapai sekitar delapan galon per hari. Menurutnya, jumlah tersebut masih belum mencukupi kebutuhan operasional kapal.
Diakhir rapat, Ketua Satgas BBM Ismet meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki kewenangan menerbitkan barkode menyerahkan data penerbitan barkode kepada Satgas BBM.
Data tersebut akan menjadi bagian dari bahan pengawasan dan penertiban distribusi BBM di Kabupaten Parigi Moutong.
Alamat Redaksi :