Jakarta, Zenta Inovasi- Bupati Parigi Moutong, H. Erwin Burase, menyerahkan dokumen readiness criteria program Sekolah Rakyat kepada Wakil Menteri Sosial RI Agus Jabo Priyono, Senin 11 Maret 2026 di Gedung Kementerian Sosial RI lantai 6, Jakarta Pusat.
Audiensi tersebut diterima langsung oleh Wakil Menteri Sosial bersama sejumlah pejabat utama Kementerian Sosial serta staf ahli kementerian terkait percepatan program Sekolah Rakyat.
Dalam pertemuan itu, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menegaskan bahwa program Sekolah Rakyat merupakan bagian dari agenda strategis pemerintah pusat dalam memperluas akses pendidikan dan memutus rantai kemiskinan melalui pendekatan pendidikan terpadu bagi masyarakat kurang mampu.
“Presiden menginginkan seluruh masyarakat Indonesia bisa tersenyum dan hidup lebih sejahtera. Negara harus hadir untuk anak-anak yang selama ini belum mendapatkan akses pendidikan secara layak, termasuk mereka yang berada di wilayah terpencil dan rentan,” ujar Agus Jabo.
Ia menjelaskan, program Sekolah Rakyat dirancang untuk menjangkau anak-anak dari keluarga miskin ekstrem, anak putus sekolah, hingga kelompok rentan sosial lainnya agar mendapatkan pendidikan yang layak disertai pembinaan karakter dan dukungan sosial secara berkelanjutan.
Menurut Agus Jabo, pemerintah pusat saat ini terus mempercepat realisasi pembangunan Sekolah Rakyat di berbagai daerah melalui kolaborasi lintas kementerian, termasuk Kementerian Sosial dan Kementerian Pekerjaan Umum dalam penyediaan sarana dan prasarana pendukung.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Menteri Sosial juga memberikan apresiasi terhadap kesiapan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong yang dinilai serius mendukung program nasional Sekolah Rakyat melalui penyampaian dokumen readiness criteria dan kesiapan lahan pembangunan.
“Kami mengapresiasi kesiapan Kabupaten Parigi Moutong. Secepatnya hasil audiensi dan kesiapan daerah ini akan kami sampaikan kepada Menteri Sosial untuk selanjutnya dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto,” katanya.
Agus Jabo juga mengaku terkesan dengan laporan dan langkah konkret yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dalam menangani persoalan pendidikan dan sosial di wilayahnya, termasuk perhatian terhadap anak-anak dari komunitas adat terpencil.
“Kalau semua daerah laporannya seperti ini, saya yakin Pak Menteri pasti sangat senang. Karena daerah tidak hanya menyampaikan usulan, tetapi juga menunjukkan kesiapan dan program nyata yang sudah berjalan,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Parigi Moutong Erwin Burase menyampaikan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung penuh program Sekolah Rakyat sebagai solusi bagi anak-anak putus sekolah dan masyarakat kurang mampu di wilayah Parigi Moutong.
Erwin menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong telah menyiapkan lahan seluas kurang lebih 9,2 hektare untuk mendukung pembangunan Sekolah Rakyat dan berharap daerahnya dapat masuk dalam tahap ketiga pembangunan nasional pada tahun ini.
“Kami sangat berharap Parigi Moutong bisa masuk pada tahap ketiga pembangunan Sekolah Rakyat tahun ini. Kesiapan lahan dan dokumen pendukung telah kami siapkan sebagai bentuk keseriusan daerah,” ujar Erwin Burase.
Ia juga memaparkan kondisi geografis Kabupaten Parigi Moutong yang memiliki wilayah pesisir sepanjang kurang lebih 512 kilometer dengan tantangan akses pendidikan di sejumlah kawasan terpencil, sehingga kehadiran Sekolah Rakyat dinilai sangat strategis untuk menjangkau anak-anak yang belum memperoleh layanan pendidikan maksimal.
“Masih terdapat ribuan anak yang belum bersekolah dan tersebar di beberapa wilayah. Karena itu, program ini sangat penting agar anak-anak kita mendapatkan akses pendidikan yang layak sekaligus pembinaan sosial,” katanya.
Selain itu, Erwin mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong juga telah mulai menyentuh anak-anak dari komunitas adat terpencil melalui program pendidikan gratis bekerja sama dengan Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos) Bandung.
Menurutnya, sejumlah anak dari komunitas adat terpencil saat ini telah mendapatkan kesempatan pendidikan melalui program tersebut sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah memutus keterisolasian sosial dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di wilayah terpencil.
“Kami ingin memastikan anak-anak dari komunitas adat terpencil juga memperoleh hak pendidikan yang sama. Saat ini sudah ada anak-anak yang difasilitasi untuk menempuh pendidikan di Poltekesos Bandung melalui koordinasi dan dukungan bersama Kementerian Sosial,” tutur Erwin.
Menurut Erwin, pemerintah daerah juga terus melakukan koordinasi lintas sektor, termasuk dengan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Dinas Sosial, dan pihak terkait lainnya guna memastikan data anak tidak sekolah dapat terintegrasi dan menjadi dasar intervensi pemerintah pusat.
Dalam audiensi tersebut, Bupati Parigi Moutong turut didampingi Ketua Komisi IV DPRD Parigi Moutong Sutoyo, Ketua Komisi I DPRD Parigi Moutong Moh. Irfain, jajaran anggota DPRD, serta sejumlah pejabat Dinas Sosial Kabupaten Parigi Moutong, di antaranya Sekretaris Dinas Sosial Syafaat Pampi.
Alamat Redaksi :