Palu, Zenta Inovasi – Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, menegaskan, komitmen kuat Pemerintah Provinsi dalam memperkuat peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai pilar utama demokrasi desa.
Hal tersebut ia sampaikan saat membuka Temu Raya BPD ke-II yang digelar di Jojokodi Convention Center (JCC), Kota Palu, Kamis 7 Agustus 2025.
Wagub Reny mengatakan, BPD sebagai mitra strategis kepala desa dan corong utama aspirasi masyarakat.
“Tanpa BPD yang kuat, pembangunan di desa akan pincang. Karena itu, Pemprov Sulawesi Tengah terus mendorong penguatan kapasitas BPD melalui regulasi, insentif, dan sinergi lintas sektor,” ujarnya.
Dia menjelaskan, seluruh program unggulan yang digagas pemerintah provinsi saat ini berada dalam payung visi “Berani”, yang bukan sekadar slogan, melainkan singkatan dari Bersama Anwar dan Reny.
Filosofi ini mencerminkan kekompakan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam mengawal sembilan program prioritas, mulai dari pendidikan, kesehatan, pertanian, hingga ketahanan desa.
Ia menekankan bahwa semangat Berani bukan hanya milik pemerintah provinsi, tetapi harus menjadi gerakan bersama hingga ke tingkat desa.
Wagub dr. Reny memaparkan sejumlah program yang langsung menyentuh masyarakat desa. Salah satunya adalah Berani Cerdas, program bantuan pendidikan untuk mahasiswa dan siswa SMK.
“Biaya kuliah, prakerin, dan uji kompetensi kini ditanggung penuh oleh Pemprov, banyak anak-anak dari keluarga BPD dan masyarakat desa yang sangat terbantu karena tidak lagi terbebani biaya pendidikan,” ungkapnya.
Selain itu, ia menguraikan tentang program Berani Sehat seperti, masyarakat Sulawesi Tengah yang tidak memiliki jaminan kesehatan kini bisa langsung mengaktifkan BPJS Kesehatan melalui program ini.
Bahkan kata ia, bagi mereka yang sebelumnya memiliki tunggakan iuran, cukup dialihkan ke Berani Sehat tanpa harus melunasi tunggakan lama.
“Tidak boleh ada warga Sulteng yang sakit tanpa mendapat layanan hanya karena persoalan administrasi,” tegasnya.
Wagub juga menjelaskan, bahwa Pemprov telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang tata kelola dan pengawasan pemerintahan desa, yang mengatur peran BPD secara komprehensif.
Perda tersebut akan diperkuat dengan peraturan gubernur serta petunjuk teknis, termasuk rencana pemberian insentif bagi BPD yang aktif dan berkontribusi nyata dalam pembangunan desa.
Dalam kesempatan itu, dia memberi dukungan penuh terhadap perjuangan Ketua Forum BPD Sulteng, Fery Radiansyah, yang mendorong agar 3% Dana Desa dapat dialokasikan untuk penguatan kelembagaan BPD.
Reny mengungkapkan, telah berdiskusi langsung dengan kepala badan terkait dan memastikan bahwa usulan ini sedang dalam proses percepatan, dengan target paling lambat Januari 2026 sudah mulai berjalan di seluruh desa.
Ia mengingatkan, bahwa keberadaan BPD sangat menentukan arah pembangunan desa.
“Banyak kepala desa yang baru menyadari pentingnya BPD saat proses Musrenbang, karena tanpa tandatangan BPD, tidak ada satu pun rencana kerja yang bisa dijalankan,” pungkasnya.
Oleh sebab itu, ia meminta seluruh unsur pemerintahan untuk tidak meremehkan posisi BPD, dan justru memperkuat kolaborasi demi kemajuan desa.
Di akhir sambutannya, Wakil Gubernur menyerukan semangat sinergi dan solidaritas lintas tingkatan. Ia mengajak BPD untuk menjadi bagian dari gerakan Berani, menjadikan desa sebagai fondasi utama dalam mewujudkan Sulawesi Tengah yang tangguh, berdaya saing, dan inklusif.
“Kalau desa kuat, Sulawesi Tengah pasti hebat. Dan kalau BPD solid, maka rakyat desa akan punya suara dan masa depan yang lebih pasti. Kami, di provinsi, berdiri bersama kalian,” tandasnya.
Alamat Redaksi :