DP3AP2KB Parigi Moutong Sementara Godok Perbup Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak

Parigi Moutong, Zenta Inovasi – Tahun ini Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Parigi Moutong, sementara menggodok Peraturan Bupati (Perbup) Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak.

Demikian kata Plt Kepala DP3AP2KB, Kartikowati, dihubungi via WatsAap, Kamis 26 Juni 2025. Hal ini kata Ia, karena kasus perkawinan pada usia anak di Parigi Moutong, dinilai masih cukup tinggi.

“Kita berada di urutan ke enam di Sulawesi Tengah, berdasarkan data Kanwil Agama Provinsi tahun 2023, dilihat dari data anak yang mengurus dispensasi menikah di Kantor Pengadilan Agama. Jadi, dapat dikatakan itu belum data ril, sebab diduga masih ada anak yang menikah tanpa mengurus dispensasi,” terangnya.

Kartiko menjelaskan, pentingnya pembuatan Perbup ini, mengingat banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan akibat perkawinan pada usia anak-anak.

“Misalnya dampak ekonomi, itu rentetan dari perkawinan diusia anak yang seharusnya masih sekolah. Dia tidak punya ijzah atau keterampilan, sehingga sulit mencari pekerjaan yang layak. Akibatnya, tidak mampu menafkahi keluarga dengan cukup,” jelas Kartiko.

Selain dampak ekonomi, kata dia, berdasarkan penelitian, perkawinan diusia anak rentan terjadi KDRT. Juga berdampak pada kesehatan, kondisi dimana tubuh anak belum siap untuk hamil dan melahirkan.

“Ibunya belum siap, tetapi hamil dan melahirkan sehingga anak yang lahir berisiko kekurangan gizi,” tambahnya. Selain itu, lanjutnya, Perbup ini juga merupakan salah satu poin penting untuk penilaian Kabupaten Layak Anak (KLA).

Tetapi kata Kartiko, tanpa penilaian KLA-pun, memang sudah seharusnya pemerintah melakukan pemenuhan hak anak, salah satunya dengan menurunkan angka perkawinan anak.

Pihaknya berharap, Perbup ini akan rampung tahun ini dan siap untuk dijadikan acuan dari tingkat kabupaten hingga desa. Misalnya kata dia, dalam pembuatan Peraturan Desa (Perdes).

“Kami sudah harmonisasi Perbup itu di Kemenkum Ham Provinsi, setelah itu akan dilanjutkan diskusi dengan Biro Hukum Sulteng. Target mungkin dua bulan lagi selesai,” tutup Kartikowati.