Distribusi Logistik PSU Pilkada Parigi Moutong Dimulai

Distribusi Logistik PSU Pilkada Parigi Moutong Dimulai
FOTO : Amirullah

Parigi Moutong, Zenta Inovasi – Tujuh armada truk digunakan KPU Parigi Moutong dalam proses distribusi tahap pertama logistik PSU Pilkada menuju 15 kecamatan terjauh, tersulit dan terpencil.

Logistik tersebut didistribusi ke tingkat panitia pemilihan kecamatan atau PPK. Proses distribusi dilakukan langsung bersama aparat penegak hukum serta pemerintah setempat yang disaksikan langsung KPU Provinsi Sulawesi Tengah, sabtu 12 April 2025.

Bacaan Lainnya

Ketua KPU Parigi Moutong Ariyana menjelaskan, distribusi logistik PSU dilanjutkan hari ini ke 6 kecamatan serta tersisa 2 kecamatan terdekat parigi kota dan parigi barat yang dijadwalkan sehari sebelum pemungutan suara. Sehingga, untuk saat ini masih tetap berada di gudang logistik KPU.

“Dalam mendistribusikan ke 15 kecamatan dari kecamatan Siniu sampai dengan kecamatan Moutong dengan menggunakan sebanyak 7 armada dan 7 truk, untuk besok 6 kecamatan tersisa 2 kecamatan sehari sebelum pemungutan suara ulang karna untuk kecamatan Parigi dan kecamatan Parigi Barat logistiknya tetap berada di gudang KPU ” Kata Ketua KPU Parigi Moutong, Ariyana dalam wawancarannya belum lama ini.

Selain itu, pihak Pemda Parigi Moutong menekankan kepada KPU dan jajaran penyelenggara untuk memastikan seluruh proses pendistribusian logistik berjalan sesuai standar operasional prosedur (SOP).

Juga dapat memperhatikan aspek keamanan, keutuhan dokumen serta ketepatan waktu dan tujuan.

Terpenting juga, setiap kotak suara, formulir dan perlengkapan lainnya harus dipastikan dalam kondisi lengkap dan tersegel dengan baik saat tiba di TPS.

 “Kami menekankan beberapa hal penting, kami berharap kepada KPU dan jajaran penyelenggara mohon kirannya memastikan seluruh kebutuhan logistic berjalan sesuai dengan SOP memperhatikan aspek keamanan dan dokumen serta ketepatan waktu dan tujuan” ujar Staf Ahli Pemda Parigi Moutong, ir Lewis dalam wawancarannya belum lama ini.

Sementara itu tidak hanya KPU, pihak Pemda setempat turut meminta kepada Bawaslu dapat melaksanakan tugas pengawasan secara ketat dan menyeluruh.

Lewis meminta agar masyarakat ikut berpartisipasi melaporkan setiap potensi pelanggaran atau penyimpangan, serta bersinergi dengan pihak keamanan dan penyelenggara lainnya dalam memastikan integritas proses PSU Pilkada.

Aparat TNI dan Polri juga diharapkan mampu menjaga keamanan dan ketertiban dalam setiap tahapan PSU, tetap siaga netral dan tanggap terhadap setiap potensi gangguan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *