Parigi Moutong Kekurangan 1.833 Guru, Bupati Erwin Burase Audiensi dengan Dirjen GTK Kemendikdasmen

Keterangan Foto: Bupati Parigi Moutong Erwin Burase didampingi sejumlah jajaran pejabat OPD Erwin melakukan audiensi dengan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Prof. Dr. Nunuk Suryani, M.Pd., beserta jajarannya di Jakarta. Rabu 18 November 2026. (Muh Aldy)

Jakarta, Zenta Inovasi– Pemerintah Daerah Parigi Moutong yang dipimpin langsung Bupati Erwin Burase melakukan audiensi dengan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Prof. Dr. Nunuk Suryani, M.Pd., beserta jajarannya di Jakarta. Rabu 18 November 2026.

Pada kesempatan itu, Erwin Burase memaparkan terkait kondisi wilayah Parigi Moutong yang cukup luas dengan sebaran penduduknya yang tinggal di pegunungan, dataran dan pesisir pantai, menjadi tantangan tersendiri disektor pendidikan.

Bacaan Lainnya
Example 728x250

Berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Bupati Erwin mengatakan, saat ini, Parigi Moutong masih kekurangan 1.833 guru dari total kebutuhan 5.451 tenaga pendidik, terutama di wilayah pegunungan atau terpencil.

“Dari 23 kecamatan yang ada di wilayah kami, yang didominasi kawasan pesisir dan pegunungan dengan aksesibilitas terbatas di Teluk Tomini, kami membawa satu tekad bulat agar tidak boleh ada anak yang tertinggal. Namun, ikhtiar ini berhadapan langsung dengan tantangan riil di lapangan, terutama defisit tenaga pendidik yang cukup masif,” ujar Erwin Burase.

Kata dia, kebutuhan guru di Parigi Moutong mencapai 5.451 orang, sedangkan tenaga pendidik yang tersedia baru 3.618 orang. Dengan demikian, masih terdapat kekurangan 1.833 guru atau sekitar 34 persen dari total kebutuhan.

Secara rinci Bupati memaparkan, dari jumlah guru yang tersedia itu, sebanyak 2.056 berstatus PPPK penuh waktu, 1.360 PNS negeri, 116 PPPK paruh waktu, dan 86 PNS swasta. Selain itu, masih terdapat sekitar 467 guru yang belum berstatus aparatur sipil negara (ASN).

Bupati menjelaskan, untuk tenaga pendidik di wilayah terpencil, membutuhkan sekitar 752 guru, namun baru 416 orang yang terpenuhi, terdiri atas 305 ASN dan 111 non-ASN. Sehingga, masih terdapat kekurangan 336 guru atau sekitar 45 persen dari total kebutuhan.

Sementara ditengah keterbatasan itu, Pemda Parigi Moutong masih terus menjalankan sejumlah program untuk memperluas akses dan meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan.

Salah satunya melalui program “Satu Seragam untuk Sejuta Mimpi” yang telah menyalurkan seragam gratis kepada 15.440 murid baru SD dan SMP pada 2025. Program tersebut diperluas pada 2026 dengan menyasar 2.383 murid baru Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan direncanakan berlanjut untuk Madrasah Ibtidaiyah (MI) pada 2027.

Pemda Parigi Moutong juga telah menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) untuk mendukung pelaksanaan Wajib Belajar 13 Tahun. Selain itu, pada 2026 ditetapkan 21 sekolah percontohan (pilot project) dan 60 sister school (sekolah pengimbasan) sebagai upaya meningkatkan pemerataan mutu pendidikan sekaligus menghapus stigma sekolah favorit.

Pada kesempatan itu, Bupati Erwin menyampaikan isu strategis terkait penataan tenaga pendidik di Parigi Moutong yang membutuhkan penjelasan dan kebijakan pemerintah pusat secara bertahap mulai 2027.

Yaitu terkait pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu, peluang PPPK penuh waktu mengikuti seleksi CPNS, rekrutmen CPNS guru berdasarkan kebutuhan riil daerah, keberlanjutan guru non-ASN dengan merujuk Surat Edaran Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026, serta kebijakan afirmatif bagi wilayah terpencil dan putra daerah.

Usulan tersebut berkaitan dengan kebutuhan penataan tenaga pendidik pada 849 satuan pendidikan di Parigi Moutong yang terdiri atas 426 SD, 308 TK, dan 115 SMP.

Menanggapi berbagai persoalan tersebut, Dirjen GTK Kemendikdasmen, Prof. Dr. Nunuk Suryani, M.Pd., menyampaikan, terkait 116 pegawai paruh waktu, kementerian menekankan Pemda perlunya memastikan status aktif tidaknya mereka dalam melakukan tugas sebagai guru, apakah sudah beralih profesi, pensiun, atau telah pindah tugas.

Dr Nunuk menyampaikan, perlunya ada pemadanan data bersama Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin), agar kebijakan yang akan diambil kedepan sudah sesuai dengan kondisi lapangan.

Lanjut dia, mulai 1 Januari 2027, guru yang berstatus pegawai paruh waktu disebut akan dialihkan menjadi ASN pusat, dengan pembiayaan gaji langsung dari pemerintah pusat sehingga tidak lagi diusulkan melalui APBD.

Sementara itu, terkait keberlanjutan pegawai non-ASN, pemerintah pusat menyampaikan bahwa penataannya akan dilakukan secara bertahap. Pemerintah daerah juga diimbau tetap memperpanjang kontrak tenaga pendidik untuk menjaga ketersediaan guru di satuan pendidikan.

Adapun guru non-ASN yang tercatat dalam basis data per Desember 2024, dengan jumlah sekitar 468 orang, tetap diperbolehkan bekerja pada tahun mendatang. Pemerintah pusat akan menyiapkan regulasi dan kepastian hukum bagi pemerintah daerah untuk mempekerjakan mereka, termasuk melalui opsi pembiayaan dana BOS atau instrumen pendanaan lainnya.

Selain itu, berdasarkan kesepakatan DPR dan pemerintah pada November 2026, kelompok guru non-ASN tersebut akan memperoleh kesempatan mengikuti seleksi CPNS pada 2027, termasuk peluang afirmasi batas usia bagi peserta yang berusia di atas 35 tahun.

Bagi guru yang belum berhasil dalam seleksi, pemerintah memastikan keberlanjutan pekerjaan mereka melalui payung hukum yang memberikan kepastian bagi pemerintah daerah.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *