Parigi Moutong, Zenta Inovasi – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong memprioritaskan penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) di lima kecamatan yang selama ini menjadi penyumbang terbesar data anak tidak bersekolah.
Kelima wilayah tersebut meliputi Kecamatan Tomini, Palasa, Tinombo, Sidoan, dan Tinombo Selatan. Verifikasi dilakukan hingga tingkat desa untuk memastikan kondisi anak yang tercatat dalam data ATS sekaligus menentukan bentuk intervensi yang dibutuhkan.
Kepala Bidang Sosial Budaya Bappelitbangda Parigi Moutong, Irdan, mengatakan pemilihan lima kecamatan tersebut didasarkan pada besarnya kontribusi wilayah terhadap jumlah ATS. Karena itu, penelusuran lapangan diprioritaskan pada wilayah-wilayah tersebut sebelum diperluas ke desa-desa lainnya.
“Jadi lokus yang banyak penyumbang terbesar ATS itu yang menjadi lokus kita dulu, yaitu lima kecamatan. Mulai dari Tomini, Palasa, Tinombo, Sidoan, Tinombo Selatan,” kata Irdan, ditemui belum lama ini.
Ia menjelaskan, proses verifikasi masih terus berjalan dengan melibatkan pihak terkait. Salah satu instansi yang berkolaborasi dalam pemadanan data adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), terutama untuk menelusuri data ganda dan data yang tidak padan.
Menurut Irdan, hasil pemadanan data sementara menunjukkan penurunan jumlah data ATS dari sekitar 13 ribu menjadi sekitar 10 ribu .
Kata dia, angka tersebut masih berpotensi berkurang karena proses pemeriksaan dan verifikasi di lapangan belum selesai.
“Alhamdulillah kerja-kerja itu bisa menurunkan terus, turun, turun, turun hingga jadi kurang lebih 10 ribu yang tersisa,” ujarnya.
Irdan mengatakan, anak-anak yang masih berada dalam usia sekolah tetapi tidak lagi mengikuti pendidikan akan diarahkan kembali ke sekolah. Setelah terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik), status mereka akan diperbarui sehingga tidak lagi tercatat dalam dasbor ATS Pusdatin.
Sementara itu, bagi anak yang menghadapi hambatan untuk kembali ke sekolah, seperti karena faktor ekonomi, sudah berkeluarga, atau persoalan lainnya, pemerintah daerah akan membahas bentuk program yang dapat diberikan.
“Program apa yang akan dilakukan oleh Pemda terkait mereka yang memiliki hambatan untuk kembali bersekolah. Itu menjadi program dari Pemda nanti,” jelasnya.
Selain pendidikan formal, pemerintah juga memanfaatkan jalur pendidikan nonformal melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Irdan menyebut sebagian anak yang masih berada dalam usia sekolah dan telah putus sekolah masih bersedia melanjutkan pendidikan melalui jalur tersebut.
Karena itu, PKBM dilibatkan untuk mendata dan mengakomodasi anak-anak yang menjadi sasaran agar dapat mengikuti program pendidikan nonformal.
Terkait penyelesaian verifikasi, Irdan belum menyebutkan batas waktu. Namun, seluruh hasil penelusuran nantinya akan dipaparkan melalui forum diskusi kelompok terarah (FGD) atau rapat koordinasi dengan melibatkan instansi yang memiliki kewenangan dalam penanganan ATS.
Alamat Redaksi :