Parigi Moutong, Zenta Inovasi – Pemerintah Daerah (Pemda) Parigi Moutong memperkuat tata kelola sektor kelautan dan perikanan melalui pemutakhiran data nelayan, pengawasan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta perluasan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Hal tersebut menjadi fokus dalam Rapat Kerja Petugas Lapangan dan Penyuluh Perikanan Kabupaten Parigi Moutong yang berlangsung selama dua hari, 9–10 November 2026, di Hotel Anutapura, Kecamatan Parigi.
Kegiatan dibuka oleh Staf Ahli Bupati Bidang Sumber Daya Manusia, Pengembangan Kawasan dan Wilayah, Muhammad Indrus, S.Pi., M.A.P., yang membacakan sambutan Bupati Parigi Moutong.
Dalam sambutan tersebut, petugas lapangan dan penyuluh perikanan disebut memiliki peran strategis sebagai ujung tombak pemerintah dalam pelayanan, pendampingan, pendataan, pembinaan, serta pengawasan terhadap masyarakat nelayan dan pelaku usaha perikanan.
Pemda meminta seluruh petugas melakukan pemutakhiran data nelayan secara by name by address untuk memastikan penerima program pemerintah sesuai kriteria dan dapat dipertanggungjawabkan.
Selain itu, pengawasan distribusi BBM bersubsidi perlu diperkuat melalui verifikasi identitas dan profesi nelayan sebagai salah satu persyaratan penerbitan barcode. Pemerintah juga mendorong transparansi pemungutan retribusi sektor kelautan dan perikanan, pembaruan statistik perikanan tangkap, serta peningkatan sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan bagi nelayan.
Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Parigi Moutong, Dr. Mohamad Nasir, S.Pi., M.Si., menekankan pentingnya koordinasi antara penyuluh perikanan pusat dan petugas teknis lapangan pemerintah daerah.
Menurut Nasir, penyuluh perikanan merupakan perpanjangan tangan Kementerian Kelautan dan Perikanan di daerah yang berperan mendukung pelaksanaan program kementerian, mendampingi masyarakat, serta membantu penyediaan dan validasi data teknis perikanan.
Ia menyebutkan, Kabupaten Parigi Moutong memiliki sekitar 15.000 nelayan dan 3.000 pembudidaya ikan. Sebagian besar masyarakat tersebut menggantungkan mata pencaharian pada sektor kelautan dan perikanan.
Dengan tingginya risiko pekerjaan nelayan akibat kondisi alam, seperti badai, gelombang laut, dan cuaca yang tidak menentu, Nasir menilai perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan penting untuk menjamin keselamatan dan perlindungan sosial bagi nelayan beserta keluarganya.
Dalam rapat kerja tersebut, Nasir juga meminta petugas lapangan dan penyuluh memanfaatkan pertemuan untuk mengevaluasi serta memverifikasi data nelayan, terutama yang berkaitan dengan persyaratan penerbitan barcode BBM bersubsidi.
Ia menegaskan, kartu usaha perikanan harus diberikan kepada masyarakat yang benar-benar memenuhi kriteria sebagai nelayan sesuai ketentuan, bukan kepada masyarakat yang sekadar memiliki hobi memancing.
Penertiban administrasi tersebut diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan fasilitas pemerintah dan memastikan subsidi maupun bantuan tepat sasaran.
Nasir turut mengingatkan pentingnya ketelitian dalam memvalidasi data penerima BPJS Ketenagakerjaan maupun santunan agar manfaat perlindungan benar-benar diterima masyarakat yang memenuhi persyaratan.
Melalui rapat kerja ini, Pemda Parigi Moutong berharap koordinasi antara penyuluh perikanan, petugas lapangan, dan jajaran Dinas Kelautan dan Perikanan semakin kuat.
Penguatan data, pengawasan subsidi, dan perlindungan jaminan sosial diharapkan dapat mendukung tata kelola sektor kelautan dan perikanan yang transparan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan.
Sumber: Diskominfo Parigi Moutong
Alamat Redaksi :