Parigi Moutong, Zenta Inovasi- Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menyiapkan intervensi untuk mengembalikan anak tidak sekolah (ATS) ke jalur pendidikan, baik melalui pendidikan formal maupun nonformal.
Langkah tersebut akan disesuaikan dengan kondisi masing-masing anak. Mereka yang masih berada pada usia sekolah dan bersedia melanjutkan pendidikan akan diarahkan kembali ke sekolah, termasuk melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Parigi Moutong, Sunarti, S.Pd., M.Pd., mengatakan hasil validasi data menjadi dasar untuk menentukan bentuk penanganan. Anak yang masih berusia sekolah dan sudah kembali mengikuti pendidikan formal akan dikeluarkan dari data ATS setelah tercatat dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
“Ketika dia kembali bersekolah dan diinput di Dapodik dan mereka sudah terdata di Dapodik, dengan sendirinya dia keluar dari dashboard itu, dashboard ATS,” kata Sunarti saat ditemui, Sabtu, 7 November 2026.
Selain jalur formal, pemerintah juga memanfaatkan pendidikan nonformal melalui PKBM. Jalur ini menjadi alternatif bagi anak yang putus sekolah tetapi masih memiliki kemauan untuk melanjutkan pendidikan.
Sunarti menyebut, sebagian besar anak usia sekolah yang ditemukan dalam proses pendataan masih bersedia mengikuti pendidikan. Untuk itu, pihaknya melibatkan PKBM agar anak-anak tersebut dapat didata dan diarahkan mengikuti program pendidikan.
“Kebanyakan mereka yang masih usia sekolah dan putus sekolah, rata-rata masih bersedia sekolah. Dan itu langsung kami bawa PKBM-nya untuk mendata dan memasukkan mereka di nonformal,” ujarnya.
Sementara itu, bagi anak yang mengalami hambatan untuk kembali ke sekolah, pemerintah daerah akan membahas bentuk intervensi yang sesuai bersama Bappelitbangda.
Hambatan tersebut antara lain karena sudah berkeluarga, persoalan ekonomi, maupun berbagai kondisi lain yang membuat mereka tidak dapat melanjutkan pendidikan.
Menurut Sunarti, kelompok ini membutuhkan penanganan yang tidak cukup hanya dengan mengarahkan mereka kembali ke sekolah. Pemerintah perlu mengidentifikasi persoalan yang dihadapi agar program yang disiapkan dapat menjawab kebutuhan masing-masing orang.
“Nah, itu yang akan didiskusikan oleh kami dengan Bappelitbangda. Program apa yang akan dilakukan oleh Pemda terkait mereka yang memiliki hambatan untuk kembali bersekolah. Itu menjadi program dari Pemda nanti,” jelasnya.
Ia menambahkan, penanganan ATS akan dilakukan berdasarkan hasil pendataan dan verifikasi yang saat ini masih berlangsung. Karena itu, pemerintah perlu memastikan kondisi setiap anak sebelum menetapkan bentuk intervensi, baik melalui sekolah formal, PKBM, maupun program lain yang disiapkan pemerintah daerah.
Hasil verifikasi tersebut nantinya akan dipaparkan melalui FGD atau rapat koordinasi dengan melibatkan instansi terkait, termasuk Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah dan Bappeda.
Forum ini diharapkan menjadi ruang pembahasan bersama untuk menyelaraskan data sekaligus merumuskan langkah penuntasan ATS.
“Nanti kami akan buat FGD atau rakor untuk menyajikan semua hasil verifikasi kami di lapangan. Insyaallah akan kita undang Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah, Bappeda, pokoknya semua yang punya kewenangan di ATS,” tutup Sunarti.
Alamat Redaksi :