Parigi Moutong, Zenta Inovasi – Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, mendapat tambahan kuota peremajaan kakao dari yang sebelumnya 6,55 juta menjadi sekitar 9,05 juta pohon.
Tambahan kuota untuk seluas 2.500 hektare dari Kementerian Pertanian tersebut, direncanakan berlangsung pada November-Desember 2026.
Bantuan Kementerian Pertanian ini diperoleh saat Bupati Parigi Moutong, H. Erwin Burase, didampingi Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (TPHP) Dadan Priatnya Jaya, audensi dengan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian yang diterima langsung oleh Direktur Tanaman Semusim dan Tahunan, Dr. Abdul Roni Angkat, S.TP., M.Si. Selasa 27 Oktober 2026.
Kepala Dinas TPHP Parigi Moutong, Dadan Priatna Jaya, mengatakan bibit untuk tambahan alokasi tersebut telah tersedia. Pemerintah daerah kini diminta mempercepat penyusunan Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) agar penyaluran dapat dilakukan bersamaan dengan alokasi sebelumnya seluas 6.550 hektare.
“Dari hasil pembicaraan dan dukungan kementerian, kuota kita di tambah untuk peremajaan 2500 hektar atau setara dengan 2.500.000 pohon, untuk salur November dan Desember 2026 ini, bibitnya sudah siap, yang ditunggu oleh pihak kementerian CPCL harus segera masuk,” kata Dadan.
Ia menjelaskan, selain bantuan bibit, petani juga akan memperoleh biaya tanam sebesar Rp1,2 juta per hektare yang disalurkan langsung ke rekening kelompok.
“Ditambah dengan biaya tanam 1,2 juta per hektarnya, itu langsung ke rekening kelompok, begitu yang disampaikan pak direktur tadi,” ujarnya.
Menurut Dadan, tambahan kuota itu juga berkaitan dengan upaya memenuhi kekurangan CPCL dari Sulawesi Tenggara yang dapat dipenuhi melalui usulan Parigi Moutong. Karena itu, Bupati Erwin Burase meminta untuk segera menyiapkan data calon penerima dan lokasi agar kesempatan tersebut dapat dimanfaatkan.
“Bupati sangat mendukung, karna yang 2.500 ini ada kekurangan CPCL yang dari sulawesi tenggara yang kita penuhi, makanya perintahnya pak bupati ke Dinas untuk segera menyiapkan CPCL, karna berdasarkan penyampaian pak direktur, semua CPCL yang sudah masuk akan segera di proses,” kata Dadan.
Selain tambahan kuota peremajaan kakao, audiensi tersebut membahas rencana pengembangan kakao dan kelapa melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) pada 2027.
Sebab kata Dadan, Parigi Moutong diproyeksikan menjadi lokasi percontohan pertama untuk pengembangan program tersebut, meski penetapan resminya masih menunggu surat dari Direktorat Jenderal Perkebunan.
“Parigi Moutong akan menjadi pilot pertama Satker Mandiri Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), itu menunggu surat dari Direktorat Jendral Perkebunan ke Parigi Moutong untuk di jadikan pilot pengembangan,” ujarnya.
Dadan mengatakan, dukungan BPDP mencakup sarana dan prasarana perkebunan, termasuk jalan kantong produksi dan sarana produksi pertanian. Pengembangan kakao dan kelapa melalui skema tersebut ditargetkan mulai berjalan pada 2027.
“Itu arahan dari kementerian, Parigi Moutong akan dijadikan pilot pertama, karna baru tahun ini pembahasannya dan launchingnya tahun depan, karna dari dana BPDP ini yang baru jalan dari kelapa sawit, untuk kakao dan kelapa pengembangannya dimulai tahun depan,” kata Dadan.
Untuk memperluas pengembangan komoditas perkebunan, pemerintah daerah juga mengusulkan peremajaan kakao seluas 8.000 hektare pada 2027 dan tambahan peremajaan kelapa seluas 1.500 hektare. Sementara itu, usulan peremajaan pala mencapai 1.000 hektare, dengan 500 hektare yang telah dimasukkan dalam pengajuan.
Pengembangan kakao juga berpeluang menjangkau masyarakat di luar perkebunan berskala besar. Menurut Dadan, bibit dapat dimanfaatkan untuk lahan pekarangan rumah tangga, tempat ibadah, hingga pondok pesantren.
“Bantuan kakao yang 2500 hektar ini bukan hanya untuk lahan perkebunan skala besar, per kelompok tani, tapi berdasarkan penyampainnya pak direktur dan ketua kelompok kerja tanaman tahunan, bantuan kakao ini juga bisa untuk lahan pekarangan masyarakat, lahan pekarangan tempat ibadah, lahan pekarangan pesantren yang kebetulan sejalan dengan programnya pak bupati,” ujarnya.
Dalam jangka panjang, pemerintah daerah berencana untuk pengembangan perkebunan tidak berhenti pada peningkatan produksi, tetapi berlanjut ke hilirisasi melalui pembangunan fasilitas pengolahan di Parigi Moutong.
“Salah satu prioritas pak bupati untuk wilayah pengembangan itu di sektor perkebunan, diharapkan pabrik atau pengolahan bisa ada di parigi moutong juga nanti,” pungkasnya.
Alamat Redaksi :