Parigi Moutong, Zenta Inovasi – DPRD Kabupaten Parigi Moutong, mendorong target pendapatan RSUD Anuntaloko yang bersumber dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) menjadi Rp110 miliar pada tahun 2027 mendatang.
Dorongan tersebut disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Parigi Moutong, Arnol Aholai, saat menggelar rapat kerja bersama RSUD Anuntaloko Parigi, dengan agenda pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2027, Rabu 14 Oktober 2026.
Dalam rapat tersebut, Arnol menjelaskan bahwa target Awal pendapatan RSUD Anuntaloko Parigi pada tahun ini sebesar Rp90 miliar.
Menurutnya, target tersebut masih dapat ditingkatkan dengan mengoptimalkan berbagai potensi pendapatan yang dimiliki rumah sakit.
Ia menilai, peningkatan target pendapatan perlu menjadi perhatian agar pengelolaan keuangan RSUD Anuntaloko dapat berjalan lebih optimal.
“Kami komisi IV mendorong, tahun 2027 mendatang pihak manajemen RSUD Anuntaloko dapat menaikan target pendapatan minimal dari 90 menjadi 110 miliar, agar perbaikan layanan dasar lebih optimal,” ungkapnya.
Menanggapi hal itu, Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD Anuntaloko Parigi Asmarafia, S.Si., Apt, menuturkan, berdasarkan Dokumen Recana Kerja Anggaran (RKA) 2027, proyeksi pendapatan rumah sakit masih dikisaran Rp90 miliar.
Angka tersebut, Menurut Asmarafia, tidak mengalami perubahan dan masih mengacu pada target pendapatan tahun sebelumnya.
Selain BLUD, lanjut ia, rumah sakit juga mendapatkan porsi anggaran sekitar Rp1,49 miliar dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang peruntukan untuk peralatan kesehatan dan pembayaran honorarium PPPK paru waktu.
“Untuk saat ini, program maupun sub kegiatan di RSUD Anuntaloko tidak mengalami perubahan, masih sama dengan tahun sebelumnya, begitupun target pendapatan,” bebernya.
Namun, kata ia, dengan adanya dorongan tersebut, pihaknya optimis untuk dapat meningkatan target pendapatan di tahun 2027 mendatang.
“Kami tetap optimis, apalagi terdapat sejumlah potensi pendapatan yang perlu ditingkatkan, di tambah dana Bansos yang nantinya di bayarkan Dinas Kesehatan,” ungkapnya.
Ia menuturkan, potensi pendapatan sebagian besar bersumber dari BPJS Kesehatan. Kemudian, untuk layanan prabayar terjadi penurunan secara signifikan.
“Penurunan ini di sebabkan, adanya pogram BERANI sehat dan sehat Bersama dari Provinsi maupun Kabupaten. Sehingga, potensi pendapatan dari pembayaran tunai sangat minim,” tuturnya.
Ia menambahkan, selain BPJS, potensi pendapatan juga bisa dihasilakan dari pemanfataan fasilitas gedung baru yang bisa menampung lebih dari 30 bet.
“Ada beberapa potensi pendapatan yang dimiliki rumah sakit, untuk lebih ditingkatkan sesuai target Rp110 miliar,” pungkasnya.
Alamat Redaksi :