Jakarta, Zenta Inovasi — Pemerintah resmi menggeser arah kebijakan transmigrasi nasional. Program yang selama ini identik dengan pemindahan penduduk kini diarahkan menjadi instrumen pembangunan ekosistem ekonomi baru yang produktif, inklusif, dan berkelanjutan.
Perubahan arah kebijakan tersebut ditegaskan Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman dalam audiensi bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong, Selasa 3 Maret 2026, di ruang rapat Gedung Kementerian Transmigrasi, Jakarta.
Dalam audiensi tersebut, Parigi Moutong dinilai memiliki potensi strategis untuk dikembangkan sebagai kawasan percontohan transmigrasi modern, mulai dari desa modern hingga embrio kota modern, berbasis produk unggulan daerah, investasi, dan penciptaan lapangan kerja.
“Transmigrasi hari ini bukan lagi soal memindahkan orang. Fokus kami adalah membangun ekosistem ekonomi baru yang mampu meningkatkan produktivitas dan menyerap tenaga kerja,” ujar Menteri Transmigrasi.
Menurut Menteri, kebijakan transmigrasi kini menempatkan produktivitas sebagai kunci utama pengentasan kemiskinan. Pembangunan infrastruktur tetap menjadi bagian dari strategi, namun harus memberikan dampak ekonomi yang terukur bagi masyarakat.
“Kalau infrastruktur dibangun, harus jelas dampaknya apakah produktivitas meningkat, distribusi lancar, dan nilai komoditas membaik. Jadi bukan sekadar bangun fisik,” tegasnya.
Menteri juga mengungkapkan adanya ketertarikan investor, termasuk dari luar negeri, terhadap Parigi Moutong. Salah satu kebutuhan yang telah disampaikan adalah penyediaan sekitar 2.000 hektare lahan untuk pengembangan komoditas kelapa yang dinilai memiliki prospek besar bagi industri hilir dan penciptaan lapangan kerja.
Sejalan dengan itu, Kementerian Transmigrasi tengah menyiapkan model permukiman baru sebagai proyek percontohan nasional. Pada tahap awal, direncanakan pembangunan dua satuan permukiman melalui kolaborasi lintas kementerian. Untuk tahun pertama, anggaran yang dialokasikan mencapai Rp121 miliar, dengan total kebutuhan tahap awal diperkirakan sekitar Rp490 miliar.
“Transmigrasi ke depan tidak bisa berdiri sendiri. Harus kolaboratif baik dengan kementerian lain maupun sektor investasi,” kata Menteri Iftitah.
Sebagai langkah strategis awal, Menteri Transmigrasi mendorong percepatan pendataan, sertifikasi, dan valuasi sisa Hak Pengelolaan Lahan (HPL) di Parigi Moutong. Lahan transmigrasi yang telah tersertifikasi dan tervaluasi dinilai memiliki nilai ekonomi tinggi serta menjadi daya tarik investasi yang bertanggung jawab.
“Tahun lalu kami melakukan evaluasi sekitar 22 ribu hektare lahan, nilainya bisa mencapai triliunan rupiah. Kalau lahannya jelas dan tersertifikasi, itu aset besar untuk pengembangan ekonomi kawasan,” ujarnya.
Bupati Parigi Moutong Erwin Burase menyatakan kesiapan daerahnya untuk menjadi lokasi percontohan nasional transmigrasi berbasis ekosistem ekonomi. Ia menilai arah kebijakan baru transmigrasi sejalan dengan visi pembangunan daerah yang menekankan pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.
“Kami menyambut baik kebijakan dan komitmen Kementerian Transmigrasi. Parigi Moutong siap menjadi model transmigrasi modern, dengan masyarakat lokal sebagai pelaku utama pembangunan,” kata Erwin Burase.
Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong berkomitmen menyiapkan dukungan kebijakan daerah, validasi data lahan, serta penguatan kolaborasi lintas sektor agar program transmigrasi berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Dengan dukungan pemerintah pusat dan masuknya investasi yang bertanggung jawab, kami optimistis kawasan transmigrasi di Parigi Moutong dapat tumbuh sebagai pusat ekonomi baru yang menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
Meski membuka ruang investasi, baik pemerintah pusat maupun daerah menegaskan bahwa kebijakan transmigrasi tidak semata berpihak pada investor. Masyarakat lokal tetap ditempatkan sebagai subjek utama, baik sebagai tenaga kerja maupun pelaku usaha di sektor komoditas unggulan.
Ke depan, kawasan transmigrasi dirancang sebagai ekosistem sosial dan ekonomi terpadu, mencakup koperasi sektor riil, pusat perdagangan, layanan kesehatan, pendidikan dasar hingga menengah, pendidikan vokasi, bahkan perguruan tinggi.
Dalam penguatan sumber daya manusia, Kementerian Transmigrasi juga menjalankan program Transmigrasi Patriot, yakni menghadirkan SDM unggul untuk tinggal dan berkarya di kawasan transmigrasi sambil menempuh pendidikan. Parigi Moutong dinilai berpeluang menjadi salah satu lokasi pengembangan program studi berbasis potensi lokal, seperti pertanian dan pengolahan hasil.
“Saya ingin melihat kepala daerah yang punya visi kuat, memahami potensi wilayahnya, dan mampu membangun ekosistem ekonomi. Kalau visinya jelas, negara pasti hadir,” pungkas Menteri Transmigrasi.
Turut hadir pejabat kementerian Transmigrasi Dirjen PPKTrans Sigit Mustofa Nurudin, Plh. Dirjen PEPMT Nirwan Ahmad Helmi, Staf Khusus Menteri Niluh Putu Caosa, Sesditjen PPKTrans, Wibowo Puji Rahardjo. Direktur Pengembangan Kawasan Transmigrasi Elis Sampe Andi, Direktur Pengembangan Kelembagaan Ekonomi M. Qoufal Umaternate, Direktur Pengembangan Produk Unggulan Transmigrasi Sofyan Hanafi, Direktur Perencanaan Teknis: Andi Wijaya.
Turut mendampingi Bupati, Wakil Bupati Abdul Sahid,
Sekretaris Daerah Zulfnasran, Asisten Perekonomian Aswini Dimpel, Plh. Kepala Dinas Transmigrasi Abdul Malik, Kepala Bappelitbangda Irwan, Kepala Badan Pendapatan Daerah Moh. Yasir, Plt. Kepala DPMPTSP Moko Ariyanto, dan Tenaga Ahli Bupati, Zulfinachri.
Sumber : Prokopim
Alamat Redaksi :