Parigi Moutong, Zenta Inovasi – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong melalui Bidang Sosial Budaya Bappelitbangda, mulai memacu berbagai program strategis untuk tahun anggaran 2026. Fokus utama saat ini tertuju pada sinkronisasi program daerah dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya program “Berani“.
Kepala Bidang Sosial Budaya Bappelitbangda Parigi Moutong Idran, mengungkapkan, pihaknya tengah melakukan asistensi intensif untuk memastikan perencanaan berjalan tepat sasaran.
”Saat ini yang sudah berjalan untuk tahun 2026 adalah asistensi rancangan awal Rencana Kerja (Renja) 2026. Dalam waktu yang bersamaan, kami juga sedang menyusun beberapa usulan dari kabupaten ke tingkat provinsi yang berkaitan dengan program Pak Gubernur, yaitu program ‘Berani’,” ujarnya.
Idran menjelaskan, proses verifikasi data menjadi krusial, agar usulan daerah tidak ditolak oleh pemerintah provinsi. Beberapa sektor yang menjadi prioritas usulan meliputi sektor kesehatan, Usaha Ekonomi Produktif (UEP), hingga pendidikan.
”Kami sekarang sedang memverifikasi beberapa usulan dan mencari data dukungnya. Ada beberapa yang kita masukkan, seperti ‘Berani Sehat’, UEP, dan di sektor pendidikan terkait beasiswa S1,” jelasnya.
Ia memberikan penekanan khusus pada ketersediaan data teknis, salah satunya mengenai kualifikasi pendidikan tenaga pendidik.
”Usulan harus punya data dukung, kalau tidak ada akan tertolak. Contohnya pendidikan guru PAUD. Kita harus punya angka pasti berapa yang terdaftar, karena faktanya masih banyak guru PAUD kita yang belum menempuh pendidikan S1,” ungkap Idran.
Selain program provinsi, Bappelitbangda juga tetap konsisten mengawal penanganan stunting di Parigi Moutong. Berdasarkan hasil survei terbaru, angka stunting di kabupaten ini menunjukkan tren penurunan yang positif.
”Alhamdulillah, posisi kita sekarang berada di angka 22 persen, turun cukup signifikan dari yang sebelumnya kalau tidak salah berada di angka 26 persen,” ungkap Idran.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa peran Bappelitbangda lebih dominan pada sisi manajerial dan perencanaan, sementara eksekusi lapangan berada di tangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis.
”Fungsi kami di sini lebih kepada analisis situasi, dokumentasi perencanaan, pramusrenbang, hingga perencanaan kegiatan. Untuk penanganan, kita tetap fokus pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), mulai dari masa kehamilan hingga anak usia dua tahun. Kami di Bidang Sosial Budaya memantau bagaimana intervensinya berjalan di OPD terkait,” pungkasnya.
Alamat Redaksi :