Fadli Soroti Potensi PAD dari Retribusi Pasar dan Pemanfaatan Alsintan

Keterangan Foto: Rapat Banggar DPRD Parigi Moutong, di ruang rapat paripurna DPRD, Selasa, 17 November 2026. (Akbar/Seruan rakyat)

Parigi Moutong, Zenta Inovasi – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Parigi Moutong, Mohamad Fadli, menyoroti potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi pasar dan pemanfaatan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) yang dinilai belum dikelola secara maksimal oleh pemerintah daerah.

Hal itu disampaikannya dalam rapat Banggar DPRD Parigi Moutong bersama Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Zulfinasran Achmad, di ruang rapat paripurna DPRD, Selasa, 17 November 2026.

Bacaan Lainnya
Example 728x250

Fadli menjelaskan, optimalisasi PAD membutuhkan pendekatan berbasis data yang akurat serta sistem pengawasan yang ketat agar potensi pendapatan daerah dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Menurutnya, proyeksi PAD dari retribusi pasar perlu dihitung kembali sebelum ditetapkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027. Karena itu, pihaknya meminta penangguhan penetapan proyeksi tersebut untuk dibahas bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

“Ada beberapa penetapan PAD kami minta ditangguhkan dulu, salah satunya retribusi pasar, untuk dihitung kembali bersama OPD terkait,” ucapnya.

Fadli yang juga menjabat Wakil Ketua Komisi II itu mengatakan, skema penagihan retribusi pasar direncanakan melibatkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Namun, hingga saat ini belum ada kesepakatan final terkait formasi dan mekanisme pelaksanaannya.

“Kita sudah bersepakat bahwa kita akan menggunakan tenaga PPPK dalam hal penagihan. Namun, formasi itu belum ada kesepakatan riil yang kita ambil bersama,” ujarnya.

Ia menilai, pendapatan dari sektor pasar selama ini belum mencerminkan potensi riil yang seharusnya bisa diperoleh pemerintah daerah. Bahkan, proyeksi yang disusun dinilai masih jauh di bawah potensi sebenarnya.

“Perhitungan yang tidak rasional dan mengabaikan realisasi tahun sebelumnya harus dihentikan. Sama halnya, kita membiarkan pendapatan daerah bocor, yang seharusnya menjadi potensi riil justru tidak dimanfaatkan,” bebernya.

Selain retribusi pasar, Fadli juga menyoroti pemanfaatan aset daerah, khususnya alsintan, yang berpeluang menjadi sumber PAD baru bagi Kabupaten Parigi Moutong.

Ia mengungkapkan, berdasarkan hasil studi tiru Komisi II DPRD Parigi Moutong ke Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, pemanfaatan alsintan yang dikelola Dinas Pertanian mampu menyumbang PAD hingga ratusan juta rupiah.

“Kalau metode ini dilakukan Pemda Parigi Moutong, justru berpeluang menambah sumber PAD baru, apalagi kita memiliki alat alsintan, baik pengadaan sendiri maupun hibah pemerintah pusat, tetapi sampai saat ini belum kita kelola sebagai sumber PAD,” ungkapnya.

Fadli menyebutkan, berdasarkan data yang diterima Komisi II, terdapat 24 unit alsintan dan satu unit drone hasil pengadaan tahun 2025.

Namun, data tersebut belum mencakup seluruh aset yang berasal dari pengadaan pemerintah daerah maupun hibah pemerintah provinsi dan pemerintah pusat sejak 2015.

Menurutnya, pendataan secara menyeluruh perlu dilakukan untuk mengetahui jumlah aset yang dimiliki sekaligus menghitung potensi pendapatan yang dapat diperoleh pemerintah daerah dari pemanfaatannya.

“Tergantung kemauan pemerintah daerah kita, apakah mau dijadikan sebagai sumber PAD atau tidak. Regulasi sudah ada, tidak mesti membuat regulasi baru, tentang retribusi pemanfaatan aset daerah yang tertuang dalam peraturan daerah pajak dan retribusi,” pungkasnya.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *