Ikbal: RKPD Jadi Pedoman Utama Pelaksanaan Pembangunan

Parigi Moutong, Zenta Inovasi – Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Parigi Moutong menekankan pentingnya konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan agar program pemerintah daerah berjalan sesuai prioritas dan sasaran yang telah ditetapkan.

Plt. Sekretaris Bappelitbangda Parigi Moutong, Ikbal Karim, mengatakan, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) harus menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, bukan sekadar dokumen administratif untuk memenuhi kebutuhan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Menurutnya, seluruh program pembangunan tahun anggaran 2026 tetap mengacu pada RKPD yang telah disusun. Dokumen tersebut juga telah mengalami perubahan pada Juni 2026 untuk menyesuaikan sejumlah kebijakan dan arahan Bupati Parigi Moutong.

“Pada perubahan RKPD kemarin, ada beberapa target yang diminta Pak Bupati untuk ditambahkan, baik dari sisi volumenya maupun kelompok sasaran penerima,” jelas Ikbal.

Ikbal menjelaskan, prioritas pembangunan tetap berpedoman pada arah kebijakan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Termasuk program yang menjadi bagian dari janji politik Bupati, yang telah diformalkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan RKPD.

Karena itu, ia berharap seluruh perangkat daerah menjadikan RKPD sebagai acuan dalam menjalankan kegiatan, sehingga pelaksanaan pembangunan tidak menyimpang dari prioritas yang telah direncanakan.

“Harapan kita, RKPD ini tidak sekadar menjadi dokumen pendukung atau pelengkap APBD, tetapi benar-benar menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan,” ungkapnya.

Ia menegaskan, kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan menjadi faktor penting untuk memastikan program pemerintah daerah memberikan manfaat sesuai kebutuhan masyarakat.

Bappelitbangda, lanjut Ikbal, akan terus memantau perkembangan pelaksanaan program agar arah pembangunan tetap sejalan dengan kebijakan kepala daerah dan target yang telah ditetapkan.