Parigi Moutong, Zenta Inovasi– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan pemerintah kabupaten, kecamatan, dan desa di Parigi Moutong untuk memperkuat pengawasan serta membangun tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Pengelolaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, hingga pelayanan publik menjadi sejumlah aspek yang perlu mendapat perhatian untuk mencegah praktik korupsi.
Pesan tersebut disampaikan Ketua Tim Desa Percontohan Antikorupsi KPK, Aris Dedy Arham, saat kegiatan monitoring dan evaluasi implementasi Desa Antikorupsi di Desa Kotaraya Selatan, Kecamatan Mepanga, Rabu 11 November 2026.
Ia menegaskan, pemberantasan korupsi tidak hanya menjadi tanggung jawab KPK, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh penyelenggara pemerintahan dan masyarakat.
“Kami semua adalah pelayan publik, mulai dari KPK, bupati, kepala dinas, kepala desa sampai perangkat desa. Pada intinya, kami memikirkan bagaimana desa dan kabupaten ini bisa menjadi lebih baik, sumber dayanya dimaksimalkan, sehingga perekonomian masyarakat juga meningkat,” ujarnya.
Aris menyebut, KPK menerapkan tiga strategi pemberantasan korupsi, yakni pencegahan, pendidikan antikorupsi, dan penindakan. Pencegahan dilakukan melalui penguatan sistem pemerintahan berbasis elektronik, termasuk pengadaan barang dan jasa serta perizinan. Sementara pendidikan antikorupsi bertujuan membangun kesadaran masyarakat untuk berani menolak dan melawan korupsi.
Ia mengingatkan bahwa salah satu praktik yang perlu diwaspadai dalam pelayanan publik adalah gratifikasi. Pemberian hadiah yang dianggap sebagai kebiasaan atau kearifan lokal dapat berisiko menjadi gratifikasi apabila berkaitan dengan jabatan dan pelayanan publik.
“Mohon kita berhati-hati terhadap kebiasaan memberikan hadiah kepada pemberi pelayanan publik, termasuk kepala daerah, kepala dinas, kepala desa, perangkat desa, maupun seluruh penyelenggara negara,” katanya.
Selain gratifikasi, pengadaan barang dan jasa juga menjadi area yang rawan penyimpangan. Aris mengingatkan pemerintah desa agar memastikan setiap kegiatan dilaksanakan sesuai perencanaan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), disertai bukti pengeluaran serta dokumen pertanggungjawaban yang sah.
KPK juga menyoroti potensi benturan kepentingan dalam pemerintahan desa, terutama ketika terdapat hubungan keluarga antara kepala desa, perangkat, BPD, penyedia barang dan jasa, maupun pengelola BUMDes. Kondisi tersebut perlu diantisipasi melalui mekanisme pengendalian agar hubungan kekerabatan tidak memengaruhi pengambilan keputusan.
“Bagaimana kita bisa mengatasi risikonya? Di Desa Antikorupsi ada istilah pengendalian benturan kepentingan. Hubungan keluarga antara perangkat desa, kepala desa, BPD, penyedia jasa, maupun BUMDes perlu dikelola agar tidak menimbulkan risiko korupsi,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Aris menyampaikan sejumlah pesan praktis kepada pemerintah desa. Di antaranya memajang APBDes agar dapat diketahui masyarakat, melaksanakan belanja sesuai RAB dan melengkapi bukti pertanggungjawaban, serta memastikan setiap keputusan diambil melalui musyawarah dan sesuai prioritas pembangunan desa.
Pemerintah desa juga diminta menyediakan kanal pengaduan masyarakat, menindaklanjuti laporan tepat waktu, mendokumentasikan setiap pengaduan, serta melindungi identitas pelapor apabila laporan bersifat rahasia. Pelayanan kepada masyarakat juga harus dilakukan tanpa pungutan liar.
Aris menegaskan, kepala desa tidak boleh bekerja sendiri dalam menentukan arah pembangunan. Keterlibatan perangkat desa dan masyarakat melalui musyawarah desa menjadi bagian penting untuk memastikan program yang dilaksanakan sesuai kebutuhan dan prioritas masyarakat.
“Kepala desa tidak boleh bekerja sendiri. Semua keputusan harus melalui musyawarah, baik musrenbang desa maupun musyawarah lainnya, sehingga kebutuhan masyarakat dapat terakomodasi dengan baik,” tegasnya.
Ia berharap pemerintah kabupaten, kecamatan, dan desa dapat memperkuat komitmen bersama dalam membangun pemerintahan yang berintegritas.
Pengawasan yang berjalan, keterbukaan informasi, dan partisipasi masyarakat, pengelolaan anggaran desa diharapkan benar-benar memberikan manfaat bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Alamat Redaksi :