Parigi Moutong, Zenta Inovasi – Mempertahankan predikat Desa Antikorupsi membutuhkan komitmen dan konsistensi dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta melibatkan masyarakat.
Hal itu dilakukan Pemerintah Desa Kotaraya Selatan, Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, melalui sejumlah strategi pembenahan di bidang pemerintahan, keuangan, pelayanan publik, dan pembangunan desa.
Kepala Desa Kotaraya Selatan, Subejo, mengatakan, keterbukaan menjadi prinsip penting dalam mempertahankan predikat Desa Antikorupsi.
Kata dia, pemerintah desa harus berani menyampaikan kondisi penyelenggaraan pemerintahan secara terbuka, sekaligus menerima masukan apabila ditemukan hal yang belum sesuai.
Hal itu disampaikannya saat memaparkan penyelenggaraan pemerintahan desa di hadapan tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dan jajaran pemerintah daerah, di aula pertemuan kantor desa, Rabu 11 November 2026.
“Ini pekerjaan yang paling berat buat kita sebagai pemerintah desa. Saya akan mulai menjelaskan bagaimana tata kelola sebelum, sesudah, dan yang akan datang. Kalau ada yang tidak sesuai di lapangan, insyaallah kami sebagai pemerintah desa sudah berani blak-blakan,” ujarnya.
Salah satu strategi yang diterapkan adalah memperkuat transparansi sejak tahap perencanaan pembangunan. Pemerintah desa melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjaring aspirasi masyarakat, termasuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa.
Subejo menyebut, proses penjaringan aspirasi tersebut dipimpin oleh Ketua BPD sebagai bentuk penguatan fungsi pengawasan dan keterlibatan lembaga desa dalam perencanaan.
“Alhamdulillah, mudah-mudahan di Kotaraya Selatan itu yang memimpin rapat berkaitan penjaringan aspirasi tentang RKP selalu Ketua BPD, bukan Kepala Desa. Insyaallah tahapan itu selalu kita lalui,” katanya.
Pada aspek pengelolaan keuangan, pemerintah desa mulai menerapkan transaksi non-tunai untuk pembayaran penghasilan tetap perangkat desa dan anggota BPD. Sistem tersebut secara bertahap akan diperluas hingga pembayaran pekerjaan fisik, baik kepada tenaga kerja maupun pihak ketiga.
Subejo menargetkan seluruh transaksi pemerintahan desa dapat dilakukan secara non-tunai pada 2028. Langkah ini diharapkan memperkecil potensi penyimpangan sekaligus meningkatkan transparansi penggunaan anggaran.
“Selisih sedikit itu yang mengakibatkan terjadi gratifikasi. Makanya target ke depan, kalau misalnya ada fisik, pembayarannya sudah nontunai semua. Ini kita upayakan dan mudah-mudahan bisa dibuktikan tahun 2028,” jelasnya.
Selain itu, pemerintah desa memastikan kewajiban perpajakan dalam setiap kegiatan pembangunan tetap dipenuhi. Penghitungan pajak dilakukan melalui sistem yang disebut PROTECT dengan melibatkan kepala seksi pembangunan dan bendahara desa.
Dalam pelayanan publik, Subejo menegaskan bahwa pelayanan dasar kepada masyarakat di Desa Kotaraya Selatan tidak dipungut biaya sejak 2019. Pemerintah desa juga mengalokasikan anggaran untuk membantu warga kurang mampu, termasuk ibu hamil yang belum terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), agar tetap memperoleh akses pelayanan kesehatan.
“Apabila warga yang belum beruntung belum masuk di DTKS, pemerintah desa siap pasang badan karena memang sudah disiapkan anggarannya,” ujarnya.
Ketepatan sasaran bantuan sosial juga menjadi bagian dari upaya pembenahan. Pemerintah desa berkoordinasi dengan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) untuk memantau penerima bantuan, termasuk memastikan aparat desa yang sudah mampu tidak lagi menerima bantuan sosial.
“2026 sudah tidak ada lagi yang namanya aparat itu penerima bantuan. Bersih. Jadi bagi yang mampu juga sudah graduasi, kami berhubungan dengan PKH,” katanya.
Pada pelaksanaan pembangunan fisik, pemerintah desa memprioritaskan warga kurang mampu sebagai tenaga kerja. Pengawasan dilakukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) bersama pendamping desa dan pihak kecamatan untuk memastikan pekerjaan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan volume yang telah ditetapkan.
“Kalau ada pembangunan fisik, kami masih konsisten dengan program pemberdayaan bagi warga yang belum beruntung. Mereka diprioritaskan menjadi pekerja,” ungkapnya.
Di luar aspek administrasi dan keuangan, pemerintah desa juga memperkuat hubungan dengan lembaga kemasyarakatan, tokoh adat, tokoh agama, dan kelompok tani.
Pelibatan berbagai unsur tersebut dinilai penting untuk menjaga komunikasi, membangun partisipasi, serta mencegah persoalan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Sejumlah tradisi lokal, seperti pembacaan doa adat, dan kenduri menjelang musim tanam, tetap dilaksanakan sebagai bagian dari pelestarian kearifan lokal.
Sementara kelompok tani, Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A), dan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dilibatkan dalam koordinasi pengaturan kebutuhan air pertanian.
Pemerintah desa juga telah membangun komitmen kerja sama antara Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Adapun rencana pengelolaan sampah melalui BUMDes masih membutuhkan persetujuan pemerintah daerah karena berkaitan dengan pemanfaatan aset milik daerah.
Untuk memperluas pengawasan masyarakat, pemerintah desa membuka ruang penyampaian kritik dan laporan, termasuk melalui media sosial. RT dan RW juga dilibatkan untuk menyampaikan jadwal musyawarah sekaligus menghimpun usulan warga.
Subejo mengatakan, pemerintah desa tidak boleh menutup diri terhadap kritik masyarakat. Sebaliknya, laporan warga menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki kualitas pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan.
“Kalau masyarakat saya mengunggah di media sosial, alhamdulillah saya tidak pernah alergi. Justru apabila ada ditemukan pelayanan atau kegiatan yang belum pas, silakan. Kita terbuka karena untuk memperbaiki tata kelola itu memang biasanya kalau lapor secara offline masyarakat takut atau malu,” katanya.
Sebagai bagian dari penguatan akuntabilitas, pemerintah desa juga menyimpan dokumen pemerintahan, bukti dukungan, dan notulen kegiatan secara elektronik untuk menjaga kelengkapan arsip serta memudahkan penelusuran administrasi.
Subejo menegaskan, seluruh strategi tersebut membutuhkan hubungan kelembagaan yang baik dan komunikasi berkelanjutan. Dengan keterlibatan berbagai unsur masyarakat, pemerintah desa berharap prinsip transparansi dan akuntabilitas dapat terus dijaga sehingga predikat Desa Antikorupsi yang telah diraih tidak hanya menjadi penghargaan, tetapi tercermin dalam praktik pemerintahan sehari-hari.
“Hubungan kelembagaan itu baik dan selalu dibahas bersama, sekecil apa pun. Di Kotaraya Selatan, hampir semua kelembagaan berhubungan baik dengan pemerintah desa,” pungkasnya.
Alamat Redaksi :