Parigi Moutong, Zenta Inovasi — Bupati Parigi Moutong, H. Erwin Burase, mendorong 277 desa di wilayahnya menerapkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel dengan mencontoh Desa Kotaraya Selatan, Kecamatan Mepanga, yang telah menjadi percontohan Desa Antikorupsi.
Hal itu disampaikan Erwin saat menghadiri kegiatan monitoring dan evaluasi implementasi indikator Desa Antikorupsi di Desa Kotaraya Selatan.
Ia mengatakan, keberadaan Desa Kotaraya Selatan sebagai desa percontohan antikorupsi merupakan kebanggaan sekaligus amanah bagi Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong.
“Kita berharap dari 277 desa yang ada di Parigi Moutong, desa-desa lain dapat menjadikan Kotaraya Selatan sebagai contoh. Bahkan, bisa melakukan kunjungan untuk melihat secara langsung penerapan indikator Desa Antikorupsi,” kata Erwin.
Ia menilai, sejumlah penerapan di Desa Kotaraya Selatan patut diapresiasi, di antaranya penggunaan paspor dan buku tamu elektronik yang belum ditemukan di desa-desa lainnya.
Erwin mengatakan, kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut penting untuk mengetahui capaian sekaligus mengidentifikasi aspek yang masih perlu ditingkatkan agar pelaksanaan program Desa Antikorupsi berjalan optimal, konsisten, dan berkelanjutan.
Ia menegaskan, desa merupakan ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Karena itu, tata kelola pemerintahan desa harus mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, tertib administrasi, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, lanjutnya, terus mendukung upaya pencegahan korupsi melalui penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan pembangunan budaya integritas di seluruh tingkatan pemerintahan, termasuk desa.
Erwin juga menyampaikan apresiasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, khususnya Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat, atas pendampingan, pembinaan, dan evaluasi dalam mendorong peningkatan peran masyarakat dalam pencegahan korupsi.
Ia berharap sinergi pemerintah daerah dan KPK terus terjalin untuk memperkuat kesadaran serta partisipasi masyarakat dalam membangun budaya antikorupsi.
“Keberhasilan pemberantasan korupsi tidak hanya ditentukan oleh kuatnya regulasi dan penegakan hukum, tetapi juga oleh kesadaran, keteladanan, serta komitmen seluruh elemen bangsa untuk menolak segala bentuk praktik korupsi,” ujarnya.
Alamat Redaksi :