Parigi Moutong, Zenta Inovasi– Anggota DPRD Kabupaten Parigi Moutong, Arnold, mendorong agar keberadaan packing house serta aktivitas ekspor durian di daerah tersebut dapat memberikan kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), tidak hanya dari pajak bangunan.
Hal itu dia sampaikan saat menghadiri rapat Paripurna Laporan Akhir Panja DPRD, terhadap pengelolaan packing house komoditas ekspor durian, yang dipimpin Alfres Tonggiroh dan dihadiri Wakil Bupati Abdul Sahid. Selasa 10 Maret 2026.
Menurut Arnold, euforia terkait ekspor durian montong dari Parigi Moutong cukup besar, terutama karena daerah ini telah memiliki fasilitas packing house. Namun hingga saat ini, kontribusi yang masuk ke kas daerah dinilai masih sangat terbatas.
Ia menyebutkan bahwa penerimaan daerah yang ada saat ini baru sebatas dari pajak bangunan, sementara kontribusi langsung dari aktivitas ekspor durian belum terlihat jelas.
“Euforia ekspor durian montong cukup besar karena kita memiliki packing house, tetapi daerah belum mendapatkan PAD dari aktivitas ekspor itu. Yang ada baru dari pajak bangunan,” ujarnya.
Arnold juga meminta adanya data konkret terkait asal durian yang diekspor melalui packing house di Parigi Moutong. Menurutnya, hal ini penting untuk memastikan apakah komoditas yang diekspor benar-benar berasal dari petani di Parigi Moutong atau justru berasal dari daerah lain.
“Kami meminta data yang jelas, apakah durian yang diekspor memang seluruhnya berasal dari Parigi Moutong atau ada yang diambil dari kabupaten lain seperti kabupaten Poso dan Palolo,” katanya.
Lebih lanjut, Arnold mengusulkan agar pemerintah daerah mulai memprogramkan kawasan yang potensial untuk pengembangan durian montong di Parigi Moutong.
Menurutnya, langkah tersebut penting agar daerah memiliki arah pembangunan yang jelas dalam pengembangan komoditas durian sebagai sektor unggulan.
Dengan adanya perencanaan yang terarah, Arnold menilai pengembangan durian tidak hanya berdampak pada peningkatan produksi, tetapi juga dapat berkontribusi pada peningkatan PAD serta kesejahteraan masyarakat.
“Daerah harus memiliki arah pembangunan yang jelas, termasuk menentukan wilayah potensial untuk pengembangan durian montong sehingga berdampak pada peningkatan PAD dan kesejahteraan rakyat,” ujarnya.
Pada kesempatan itu juga, Arnold menegaskan bahwa aktivitas usaha yang belum memiliki kejelasan izin sebaiknya dihentikan sementara hingga seluruh perizinannya dinyatakan lengkap.
Menurutnya, kepastian legalitas menjadi hal penting agar pengelolaan usaha berjalan sesuai aturan serta memberikan manfaat bagi daerah.
Ia juga menyinggung pelepasan ekspor perdana durian ke Cina yang belum lama ini dilakukan oleh Gubernur Sulawesi Tengah. Menurut Arnold, momentum tersebut seharusnya diikuti dengan kejelasan kontribusi PAD yang diterima Kabupaten Parigi Moutong dari setiap kegiatan ekspor durian.
“Seharusnya sudah ada kejelasan berapa yang menjadi PAD Parigi Moutong setiap kali dilakukan ekspor durian,” tutupnya.
Alamat Redaksi :