Usulan Sekolah Terpadu Daerah Terpencil Dukung Kebijakan Nasional Wajib Belajar 13 Tahun

Parigi Moutong, Zenta Inovasi – Usulan Pemerintah Daerah Parigi Moutong ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk membangun sekolah terpadu di lima titik wilayah terpencil, turut mendukung kebijakan nasional wajib belajar 13 tahun.

Demikian kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Parigi Moutong, Sunarti, saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa 14 Oktober 2025.

“Dulu itu kan wajib belajar 9 tahun, kalau sekarang sudah 13 tahun. Maka anak-anak wajib masuk sekolah mulai dari Paud. Tidak ada lagi anak yang langsung SD,” jelas Sunarti.

Itulah sebabnya kata dia, pembangunan Sekolah Terpadu mencakup TK/Paud, SD dan SMP di wilayah terpencil merupakan solusi untuk memenuhi tanggungjawab itu.

“Selama ini anak di pegunungan, kesulitan masuk Paud, jadi menunggu usia cukup kemudian masuk SD. Juga kebanyakan, karena yang ada hanya SD, memilih tidak melanjutkan ke SMP. Anak-anak tidak mampu jalan jauh ke sekolah. Ini juga jadi penyebab putus sekolah yang artinya tidak bisa penuhi 13 tahun wajib belajar,” terangnya.

Sunarti menambahkan, Pemerintah Daerah menyadari bahwa keterbatasan fasilitas pendidikan yang menjadi salah satu penyebab anak putus sekolah.

Sehingga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Parigi Moutong, serius mengawal hasil audensi Bupati Erwin Burase bersama Menteri dan para Dirjen di Kemendikdasmen, terkait rencana pembangunan Sekolah Terpadu tersebut.

“Fasilitas itu nantinya akan memberikan konbtribusi pendidikan secara akumulasi. Jadi memindaklanjuti kebijakan pusat untuk sekolah 13 tahun itu harus ada fasilitasnya dulu disiapkan,” ujar Sunarti.

Maka kata dia, lewat dukungan Pemerintah Pusat melalui program revitalisasi dan digitalisasi Mendikdasmen, yang membantu bangunan sekolah terpadu di lima tiitik, akan menjadi bukti nyata bahwa pemerintah sangat serius dalam urusan pendidikan.

“Kementerian merespon bagus program yang digagas oleh Bupati Parigi Moutong untuk meningkatkan pelayanan, aksesbilitas pendidikan. Menteri waktu itu didampingi semua Dirjenya, dan semua merespon bagus dan proposalnya diminta untuk segera diserahkan lewat dirjen,” urainya.

Sunarti menambahkan, proposal usulan lima titik Sekolah Terpadu itu sudah ditanda tangani Bupati Erwin Burase dan pekan depan akan diserahkan langsung pada Dirjen Dikdasmen.

“Ini nantinya akan menambah daftar sekolah kita yang ada di daerah terpencil. Saat ini ada 79 sekolah yang masuk di daerah yang sulit dijangkau (SD dan SMP), dengan ribuan siswa,” tutupnya.