Parigi Moutong, Zenta Inovasi – Wakil Bupati Parigi Moutong, H. Abdul Sahid, menghadiri sekaligus membuka Focus Group Discussion (FGD), Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Tahun 2025–2029 di kantor Bappelitbangda pada Rabu, 22 Oktober 2025.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati mengapresiasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda), atas inisiatif penyusunan RPKD 2025–2029.
Ia menegaskan, bahwa dokumen ini merupakan bagian dari upaya pencapaian misi Nawa Cita dan Visi Indonesia Emas 2045, yang mencakup pembangunan manusia, infrastruktur, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi.
Wakil Bupati menyoroti bahwa masalah kemiskinan masih menjadi fokus utama, meskipun pemerintah daerah telah menjalankan berbagai kebijakan, program, dan kegiatan penanggulangan.
”Faktanya, pada tahun 2025, Kabupaten Parigi Moutong kembali menempati urutan ketiga tertinggi persentase penduduk miskin, yaitu sebanyak 13%, dan berada di urutan pertama jumlah penduduk miskin terbesar di Sulawesi Tengah, yakni 71.880 jiwa,” ungkapnya.
Ia menyebutkan, faktor-faktor penyebab kemiskinan yang terus terjadi, meliputi isu pendidikan, kesehatan, struktur, dan budaya. Oleh karena itu, penanggulangan kemiskinan membutuhkan upaya yang konkret dan konstruktif agar intervensi yang dilakukan benar-benar menyentuh masyarakat miskin.
Wakil Bupati menambahkan, bahwa penanggulangan kemiskinan bukan sekadar wacana, tetapi membutuhkan percepatan inovasi dan peran kolaboratif dari berbagai pihak. Ia menekankan perlunya intervensi yang tidak seragam dan harus tepat sasaran.
”Identifikasi permasalahan, kebutuhan, dan potensi harus menjadi dasar intervensi. Ini adalah faktor kunci kesuksesan percepatan program penanganan kemiskinan,” tegasnya.
Ia berharap, forum FGD penyusunan dokumen RPKD ini, menjadi media interaktif bagi segenap pemangku kepentingan untuk menyelaraskan program dan kegiatan.
Selain itu juga, dapat merumuskan rekomendasi kebijakan serta dukungan implementasi kegiatan yang tepat berdasarkan prinsip efektivitas, efisiensi, dan transparansi pemanfaatan sumber pendanaan pembangunan daerah tahun 2025–2029.
Tingginya persentase angka kemiskinan di Parigi Moutong yang mencapai 14,20% pada tahun 2024 (lebih tinggi dari rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah 10,92% pada Maret 2025), menjadi landasan untuk menerapkan empat prinsip utama penanggulangan kemiskinan yang komprehensif:
- Perbaikan dan pengembangan sistem perlindungan sosial.
- Peningkatan akses pelayanan dasar.
- Pemberdayaan kelompok masyarakat miskin.
- Pembangunan yang inklusif.
Beberapa program dan kegiatan yang tertuang dalam Kepmendagri No. 900.1-2850 Tahun 2025 akan dipadukan dengan program prioritas Pemda Parigi Moutong. Program tersebut meliputi:
- Program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga, atau individu untuk pemenuhan hak dasar dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin.
- Program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) untuk memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin.
- Program lainnya, termasuk alokasi Dana Desa/Dana Kelurahan, yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.
Upaya ini diharapkan mampu menurunkan persentase penduduk miskin, yang merupakan salah satu indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong.
SUMBER: DINAS KOMINFO PARIGI MOUTONG
Alamat Redaksi :