SAURUS TRANS INOVASI, PARIGI MOUTONG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Parigi Moutong, membentuk Panitia Khusus (Pansus) Laporan Hasil Pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah.
Setelah Pansus LHP BPK Penanggulangan Kemiskinan terbentuk, DPRD menjadwalkan pertemuan dengan Bappelitbangda Parigi Moutong, sebagai motor penggerak perencanaan pembangunan daerah.
Hal itu diungkapkan Sekretaris Pansus Mohamad Fadli, diruang Paripurna DPRD Parigi Moutong, Selasa (31/01).
“Kita kan belum melihat secara jelas, tentang apa yang menjadi temuan BPK terhadap kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan tahun 2021, 2022 sampai 2023,” ujarnya.
Mohamad Fadli menambahkan, pihaknya masih menunggu materi dari Sekretariat DPRD, untuk menjadi bahan rapat bersama Bappelitbangda dan OPD terkait, yang menangani program penanggulangan kemiskinan.
“Pansus ini kan baru dibentuk hari ini, setelah itu akan melakukan penjadwalan. Tentu segala sesuatu yang menjadi proses pembahasan Pansus itu akan ditentukan esok hari, setelah materinya ada,” terangnya.
Ia menjelaskan, apabila materi tersebut telah diterima, pihaknya akan mengundang Bappelitbangda untuk membahas apa saja yang menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan.
“Saya belum bisa memberikan informasi, karena draftnya belum kita terima. Draft ini baru disampaikan kepada sekretariat pimpinan DPRD, pada saat pertemuan dengan BPK di Provinsi Sulawesi Tengah,” ungkapnya.
Mohamad Fadli menuturkan, dalam waktu dekat, informasi terkait temuan BPK, akan segera dibahas untuk langkah perbaikan tahun berikutnya.
“Tentu yang paling penting dan yang paling pokok untuk kami hadirkan adalah Bappelitbangda sebagai leading sektor menyusun segala perencanaan pembangunan di Kabupaten Parigi Moutong,” tuturnya.
Berdasarkan informasi awal, kata Fadli, Parigi Moutong menjadi salah satu dari tiga Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah, yang menerima temuan BPK terkait penanggulangan kemiskinan.
SELENGKAPNYA DI : https://www.youtube.com/@saurusTRANSINOVASI